Npm :29213091
Kelas :1EB24
Bagaimana
Dengan Kondisi Perekonomian Pada Tahap Pemerintah SBY?
Di blog ini saya akan
menjelaskan beberapa kondisi perekonomian
pada masa pemerintahan SBY, menurut beberapa sumber yang saya dapatkan. Pada
masa orde baru, perkembangan ekonomi dan politik terlihat lebih jelas. Tetapi
rakyat dikekang sehingga tidak ada untuk kebebasan berpendapat. Setelah
reformasi, telah berlangsung pergantian kepemerintahan dan setiap masa
kepemerintahan masing-masing pemimpin memiliki karakter yang berbeda. Masa
pemerintahan terakhir adalah masa pemerintahan SBY yang berangsur dari 20
oktober 2004 sampai sekarang. Pada masa itu telah terjadi berbagai kondisi dan
diterapkannya berbagai kebijakan baik dalam bidang politik, ekonomi,
pendidikan, sosial, maupun budaya.
Kondisi perekonomian
pada masa pemerintahan SBY itu mengalami perkembangan yang sangat baik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan
ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Bank
Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 -
6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 persen pada 2011. Dengan
demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu,
pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada
triwulan IV - 2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17
persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama
kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang
berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara.
Masalah-masalah besar lain pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro
ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi
dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Lalu bagaimana ciri
khas perekonomianya? Apa sasaran dan prioritas pembangunan ekonominya? Sektor
apa yang menjadi prioritas tersebut? Dan bagaimana dengan hasil pembangunan
ekonomi pada periode ini? Berikut adalah informasi dari beberapa sumber yang
dapat saya sampaikan:
Ciri
Khas Perekonomian Pada Masa SBY
Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan
yang sikapnya kontroversial yaitu:
Kebijakan
kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, dengan
kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya
harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan
dan kesehatan serta bidang – bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti ribut saat mengantri yang bahkan berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang – undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan Bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda – agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dengan miskin menajam dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain : pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI) sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri tetapi di lain pihak, kondisi ekonomi dalam negeri masih kurang kondusif.
Kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial, seperti ribut saat mengantri yang bahkan berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang – undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan Bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda – agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dengan miskin menajam dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain : pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI) sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri tetapi di lain pihak, kondisi ekonomi dalam negeri masih kurang kondusif.
Sasaran
Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Pemerintah Indonesia
memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di
seluruh negara Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target ambisius
yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Target-target ini mencakup:
•
masyarakat yang tertib, maju, damai dan berkeadilan sosial
• populasi yang kompetitif dan inovatif
• demokrasi yang adil
• perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah
• menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global
• populasi yang kompetitif dan inovatif
• demokrasi yang adil
• perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah
• menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah
menyusun tiga rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung:
♦
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
♦ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ♦ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) |
Rencana yang pertama,
RPJPN, adalah rencana yang paling penting secara hirarkis dan mencakup periode
2005 hingga 2025. Untuk meningkatkan efisiensi dan perencanaan, rencana jangka
panjang ini dibagi menjadi empat tahap, setiap tahap berlangsung selama lima
tahun. Keempat tahap itu adalah empat rencana RPJMN yang berjangka menengah dan
sejajar dengan masa jabatan pemerintah. Melalui rencana jangka menengah ini,
pemerintahan yang berbeda diberi kebebasan untuk menentukan prioritas dalam
proses pembangunan ekonomi asalkan masih sejalan dengan rencana jangka panjang
atau RPJPN. Kini, RPJMN 2010-2014 (tahap kedua dari RPJPN) sedang dijalankan
oleh pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono. Rencana MP3EI diluncurkan pada tahun
2011 dengan tujuan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia.
Seksi ini memberikan
garis besar ketiga rencana pembangunan pemerintah tersebut yang mencakup
peranan penting untuk sektor swasta melalui kemitraan
publik-swasta dengan pemerintah Indonesia.
Sektor Yang Menjadi Prioritas
Dalam berbagai kegiatan
pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia telah dicapai keberhasilan
dalam berbagai sektor. Petunjuk utama tentang hal itu adalah dari
kemajuan tekhnologi, keberhasilan berbagai program dari berbagai sektor,
peningkatan poduksi, dan peningkatan produktivitas rata-rata. Namun untuk
mengatakan bahwa pertumbuhan dan pembangunan secara luas telah mencapai tingkat
yang sustainable tidaklah seluruhnya benar.
Pembangunan yang sustainable
(berkelanjutan) adalah usaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan hasil
pembangunan agar dapat selalu bersesuaian dengan laju pertumbuhan tuntutan
kebutuhan hidup manusia terhadap produksi berbagai sektor, pada saat ini dan
masa – masa yang akan datang. Menurut Anwar dkk (1991) banyak aspek yang saling
terkait yang harus dipertimbangkam, paling tidak ada empat aspek utama yaitu 1)
produktivitas, 2) term of trade, 3) transformasi struktural dan 4)
ketersediaan sumberdaya alam.
Produktivitas di
masing-masing sektor pembangunan tidaklah sama, demikian pula dampak dari
masing-masing sektor tersebut terhadap pembangunan dan juga konsekuensi yang
ditimbulkan dari pilihan sektor tersebut terhadap sumberdaya alam dan
lingkungan.
Ambilah contoh pilihan
sektoral antara pertanian dan industri. Produktivitas pertanian dalam
teori ekonomi standard dikatakan selalu berada di bawah sektor industri, data
yang ada juga mendukung teori tersebut (Tabel 2). Implikasinya
adalah bahwa dengan jumlah tenaga kerja yang sama untuk menghasilkan tingkat
output tertentu, sektor pertanian membutuhkan biaya yang lebih besar daripada
sektor industri.
Tabel 2. Ramalan Produktivitas
Relatif Sektor Pertanian dan Sektor Industri.
Produktivitas Relatif
Tahun _________________________________________
Sektor Pertanian
Sektor Industri
1987
0,44
1,94
1993
0,42
2,07
1998
0,41
1,93
2003
0,44
1,61
2008
0,48
1,29
2013
0,54
1,02
2018
0,64
0,87
Diolah berdasarkan Perekayasaan Transformasi
Struktur Perekonomian Indonesia Untuk Meningkatkan Efisiensi Sektor Pertanian
(1991).
Dengan demikian usaha
memacu terus sektor pertanian bukanlah hal yang rasional karena pada tingkat
tertentu akan menghadapi cost constrain, yaitu tingkat dimana biaya di
sektor industri lebih murah untuk usaha menghasilkan unit output yang
sama. Pemaksaan ke sektor pertanian di tingkat ini hanyalah berarti
pemborosan sumberdaya alam yang digunakan sebagai input faktornya.
Term of trade
sektor pertanian menunjukkan kecenderungan terus menurun dari tahun ke
tahun. Penyebabnya adalah bahwa jumlah penduduk yang diperkirakan
meningkat terus, mulai memperlihatkan tendensi menurun. Sementara itu
surplus produksi pertanian tidak bisa dihindarkan akibatnya adalah terjadi excess
suplai dan lebih jauh lagi harga akan merosot tajam. Dalam keadaan
demikian permasalahan utama sektor pertanian bukanlah pada sisi suplai
(meningkatkan produksi) melainkan pada sisi demand dan tataniaga produk .
Transformasi struktural
merupakan gejala alamiah yang mengikuti usaha memacu pertumbuhan ekonomi.
Transformasi struktural dicapai melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja
dan transfer tenaga kerja dari sektor yang produktivitasnya rendah ke
tinggi. Dengan demikian usaha memacu pertumbuhan sektor pertanian harus
dibarengi juga dengan usaha-usaha untuk mengantisipasi hal tersebut.
Yaitu dengan melalui pemilihan sistem pendidikan dan sistem pembangunan
ekonomi yang tepat. Sistem Pendidikan yang diperlukan adalah yang mampu
menngkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja di sektor pertanian
sehungga dalam transformasi dapat terserap oleh sektor industri yang relatif
memerlukan kualifikasi pendidikan yang lebih baik. Sistem pembangunan
Ekonomi adalah yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas di sektor
non primer dengan produktivitas yang lebih tinggi. Yang terakhir,
pertimbangan untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian haruslah pula consern
dengan masalah ketersediaan sumberdaya alam. Intensifikasi dan ekstensifikasi
di sektor pertanian yang dilaksanakan secara terus menerus pada gilirannya
akan menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia makin sedikit dan beban
lingkungan makin berat.
Atas dasar
pertimbangan-pertimbangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pertumbuhan
sektor pertanian agar bersifat sustainable haruslah dinamis tidak statis.
Dari waktu ke waktu jenis dan intensitasnya dapat berubah sesuai dengan
landasan pertimbangan yang menjadi backgroundnya. Sehingga dengan
demikian tingkat kelanjutan yang akan dicapainya juga bersifat dinamis dan
tentatif.
Hasil-hasil
Pembangunan Ekonomi di Periode Ini
Indonesia saat telah
mengalami berbagai kemajuan dibidang pembangunan, bermula dari sebuah negara
yang perekonomianya berbasis kegiatan perekonomian tradisional , saat ini
Indonesia telah menjelma menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan
jasa yang lebih besar. Kemejuan ekonomi juga telah membawa peningkatan
kesejahteraan masyarakat, yang tercermin tidak saja dalam peningkatan
pendapatan perkapita, namun juga dalam perbaikan dalam berbagai indikator
sosial dan ekonomi lainya termasuk indeks pembangunan manusia (IPM), saat ini
indonesia juga memainkan peran yang besar dalam permainan global, dimana pada
saat ini Indonesia telah berada pada urutan ke-17 terbesar di dunia.
Keterlibatan Indonesia sangat diharapkan dalam berbagai forum
global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20 dan juga kerjasama
bilateral. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008,
mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga Internasional. Hal ini
tercermin dengan perbaikan peringkat hutang Indonesia disaat peringkat
negara-negara lain justru mengalami penurunan.
Tantangan yang menghadang di depan terhadap
pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah mudah untuk
diselesaikan. Saat ini dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan
Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan. Keberadaan Indonesia di pusat
baru ekonomi global, yaitu kawasan asia timur dan asia tenggara, mengharuskan
Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi mempercepat terwujudnya Negara
maju dengan hasil pembangunan dan suatu kesejahteraan yang dapat dinikmati
secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai Negara yang
kaya akan potensi sumberdaya alam yang melimpah ruah, yang tersebar dari Sabang
hingga merauke baik yang terbarukan (hasil bumi) maupun yang tidak terbarukan
(hasil tambang). Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, serta
tantangan pembangunan yang harus dihadapi di depan, saat ini Indonesia
memerlukan suatu transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi menuju Negara maju, shingga dapat menumbuhkan daya saing
dan menciptakan suatu kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia.
Referensi:
http://luthfifatah.wordpress.com/dampak-pembangunan-terhadap-sumberdaya-alam-dan-lingkungan/pilihan-sektor-prioritas-dan-implikasinya/
