Nama :
Vanni Devi Andiani
NPM : 29213091
Kelas
: 1EB24
1. Tingkat kesejahteraan di provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sumatra Barat
Povinsi Jawa Timur
a)
Tingkat
Kemiskinan di provinsi Jawa Timur
Perkembangan kemiskinan di Provinsi
Jawa Timur dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 1.880,04
ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) 4.771 ribu jiwa.
Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami
penurunan dan hingga akhir tahun 2013 persentase penduduk miskin mencapai 12,55
persen menurun dari tahun sebelumnya, namun kondisi kemiskinan Provinsi Jawa
Timur masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan
nasional (11,37%).
b) Tingkat
pengangguran di provinsi Jawa Timur
Keadaan ketenagakerjaan di Jawa
Timur pada Agustus2013 digambarkan dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja
maupun jumlah penduduk yang bekerja tetapi belum dapat menurunkan tingkat
pengangguran. Diduga tenaga kerja yang diserap masih lebih sedikit dibanding
derasnya pertambahan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja bertambah sekitar 280 ribu orang dalam kurun
waktu setahun (Agustus 2012 -Agustus 2013). Penduduk yang bekerja bertambah 230
ribuorang dibanding keadaan setahun yang lalu.
c) Tingkat ketimpangan di provinsi Jawa Timur
Bila
mengacu pada nilai gini rasio, tingkat ketimpangan rata-rata konsumsi per
kapita di Jawa Timur 2009-2013 masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3 –
0,5). Selama tahun 2009-2011 nilai gini rasio di Jawa Timur menunjukkan tren
kearah peningkatan, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0.01 poin
menjadi 0,36 dan tahun 2013 menjadi 0,364.
Provinsi
Sumatra Barat
a)
Tingkat
kemiskinan di provinsi Sumatra Barat
Jumlah penduduk miskin di
Provinsi Sumatera Barat pada September 2013 adalah 380,626 jiwa mengalami
penurunan 0,58 persen dibandingkan kondisi Maret 2013. Lebih dari dua per tiga,
tepatnya 70,67 persen, penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Jadisekitar
kurang dari 29,33 persen penduduk miskin tinggal di perkotaan.
Tabel 1, menunjukkan bahwa 6,38 persen penduduk perkotaan dikategorikan
sebagai penduduk miskin, sementara itu, di daerah perdesaan, persentase
penduduk miskin lebih tinggi dibanding daerah perkotaan yaitu sekitar 8,30
persen.
b)
Tingkat pengangguran di provinsi Sumatra Barat
Keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Barat
pada Agustus tahun 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja dan
penduduk yang bekerja serta peningkatan jumlah pengangguran. Pada bulan Agustus 2013, jumlah
angkatan kerja mencapai 2,165,3 ribu orang, turun sebanyak 23,5 ribu orang
dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 atau turun 57,2 ribu orang dibandingkan
keadaan Agustus 2011.
Jumlah pengangguran tahun 2013
meningkat sebanyak 8,5 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus
2012, dan meningkat sebanyak 7,9 ribu orang dibandingkan dengan keadaan tahun
2011. Meningkatnya jumlah pengangguran pada periode Agustus 2012 – Agustus 2013
lebih merupakan kontribusi dari meningkatnya jumlah pengangguran laki-laki yang
tercatat mengalami peningkatan sebanyak 11,3 ribu orang, sedangkan jumlah
penganggur perempuan justru turun sebanyak 2,9 ribu orang.
c) Tingkat Ketimpangan di Sumatra Barat
Dari sisi pemerataan pembangunan, ketimpangan
antar daerah–daerah di Sumatera Barat juga semakin mengecil. Hal ini terlihat dari semakin kecilnya konstribusi
perekonomian kota Padang terhadap Sumatera Barat.
Jika tahun 2010 PDRB kota Padang mencapai 31,13 persen, di tahun 2011, turun
menjadi 28,6 persen.. Beberapa daerah sudah mulai meningkatkan sumbangannya
terhadap perekonomian Sumbar. Antara lain kabupaten Padang Pariaman dari 6,4 %
menjadi 7,3 %. Kemudian Pasaman Barat, dari 6,5 % menjadi 7,2 % dan Solok dari
5,4 % menjadi 6 persen.
2. Tingkat kesejahteraan di provinsi DKI Jakarta dengan provinsi Riau
2. Tingkat kesejahteraan di provinsi DKI Jakarta dengan provinsi Riau
Provinsi Dki Jakarta
a)
Tingkat kemiskinan di provinsi DKI Jakarta
Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September
2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72persen). Dibandingkan dengan Maret 2013(354,19ribu
orang atau 3,55persen), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu
atau meningkat 0,17 poin.Sedangkan dibandingkan dengan September 2012 dengan
jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen), jumlah penduduk
miskin meningkat 8,93 ribu atau meningkat 0,02 poin.
b)
Tingkat pengangguran di Provinsi DKI
Jakarta
Struktur angkatan kerja di Provinsi
DKI Jakarta pada bulan Agustus 2013 secara keseluruhan mengalami perubahan
dibandingkan keadaan Agustus 2012. Pada bulan Agustus 2013, jumlah angkatan
kerja tercatat 5,18 juta orang, berkurang sebanyak 188,56 ribu orang bila
dibandingkan dengan keadaan Agustus 2012 sebanyak 5,37juta orang.
Dengan menurunnya jumlah angkatan
kerja, penduduk yang bekerja juga mengalami penurunan. Penduduk yang bekerja
berkurang dari 4,84 juta orang pada Agustus 2012 menjadi 4,71 juta orang pada
Agustus 2013 atau terjadi penurunan 125,76 ribu orang.
c)
Tingkat Ketimpangan di Provinsi DKI
Jakarta
Dari sisi distribusi pendapatan, ketimpangan pendapatan
penduduk DKI Jakarta masih termasuk kategori ketimpangan rendah. Namun demikian
selama tiga tahun terakhir Gini Rasio di DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan
untuk semakin timpang. Pada tahun 2010 gini rasio sebesar 0,381 dan pada tahun
2012 meningkat menjadi 0,397. Hal ini didukung dengan kriteria ketimpangan bank
dunia. Yang menunjukkan penduduk berpendapatan rendah mengalami tren penurunan.
Bila pada tahun 2010 persentase pen- dapatan yang dinikmati kelompok ini
sebesar 18,25 persen, pada tahun 2011 persentasenya turun menjadi 16,96 persen,
dan pada tahun 2012 kembali turun menjadi 15,67 persen. Kondisi ini menunjukkan
tingkat ketimpangan yang semakin bertambah (kriteria Bank dunia, jika lebih dari
17% termasuk ketimpangan rendah).
Provinsi Riau
Provinsi Riau
a)
Tingkat kemiskinan di
provinsi Riau
Jumlah dan persentase penduduk
miskin di Riau pada periode 2008-2013 menunjukkan
kecenderungan menurun, dimana jumlah penduduk miskin mengalami penurunan
sebanyak 97,39 ribu jiwa yaitu dari 566,67 ribu jiwa pada tahun 2008 menjadi
469,28 ribu jiwa pada tahun 2013. Pada periode yang sama persentase penduduk
miskin menurun dari 10,63 persen menjadi 7,72 persen. Jika dilihat dari trend dua tahunan yaitu periode
2012-2013, menunjukkan bahwajumlahpendudukmiskin mengalami penurunan sebesar
13,79 ribu jiwa yaitu dari 483,07 ribu jiwa pada tahun 2012 menjadi 469,28 ribu
jiwa pada tahun 2013. Begitu juga jika dilihat secara persentase, penduduk
miskin mengalami penurunan dari 8,22 persen menjadi 7,72 persen.
b)
Tingkat pengganguran di provinsi Riau
Seperti dapat dilihat pada Tabel 2.
jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Provinsi Riau pada Agustus
2013 sebanyak 4.127.474orang. Jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.481.361
orang, dimana sebanyak 941.463 orang bekerja di daerah perkotaan, dan sisanya
sebanyak 1.539.898 orang bekerja di daerah pedesa. Jika dilihat menurut daerah,
maka TPT untuk daerah perkotaan cukup tinggi, yaitu mencapai 7,55 persen,
sedangkan untuk daerah pedesaan hanya sebesar 4,21 persen. Dengan angka TPT sebesar 5,50 persen ini,
menunjukkan fenomena terus Bertambahnya jumlah penduduk yang mencari pekerjaan.
c)
Tingkat Ketimpangan di provinsi Riau
Ketimpangan pembangunan ekonomi mengakibatkan timbulnya
empat lapisan masyarakat. Pertama, masyarakat di bawah garis kemiskinan sebesar
28 juta jiwa. Kedua, masyarakat rentan jika terjadi sedikit gangguan sebesar 70
juta jiwa. Ketiga, masyarakat lapisan menengah sebanyak 100 juta jiwa dan
masyarakat kelas atas 50 juta jiwa yang sudah membelanjakan USD500. Untuk
mencapai ekonomi yang lebih maju, masyarakat di bawah garis kemiskinan dan
masyarakat yang rentan akan diberikan jaminan perlindungan sosial sedangkan
masyarakat menengah harus tetap didampingi agar bisa berkembang menjadi
masyarakat kelas atas.
3. Tingkat kesejahteraan di provinsi
Jawa Barat dengan provinsi Papua Barat
Provinsi Jawa Barat
a)
Tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat
Jumlah penduduk
miskin di Jawa Barat pada bulan September 2013 sebanyak 4.382.648orang (9,61
%). Mengalami kenaikansebesar 85.610 orang (0,09 %) dibandingkan kondisi pada
bulan Maret 2013 yang berjumlah 4.297.038 orang (9,52 %).
Dalam kurun
waktu enam bulan terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan
turun sebesar 0,17 persen sedangkan di daerah perkotaan naik 0,25 persen.
Secara absolut selama periode Maret 2013 – September 2013, penduduk miskin di
pedesaan berkurang 39.551 orang sementara di perkotaan naik sebanyak 125.161
orang.
Persentase
penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan pada bulan September 2013 terhadap penduduk miskin Jawa
Barat adalah sebesar 40,08persen. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan Maret 2013 (41,79%).Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah
perkotaan pada bulan September 2013terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah
sebesar 59,92 persen. Ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Maret 2013 (58,20 %).
b)
Tingkat pengangguran di provinsi Jawa Barat
Pada bulan
Agustus 2013 jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah 32.191.179
orang, mengalami pertumbuhan 1,89 persen dibandingkan keadaan penduduk usia
kerja pada bulan Agustus 2012. Jumlah angkatan kerja mencapai 20.284.633 orang,
bertambah 134.539 orang dibandingkan keadaan Agustus 2012 (20.150.094 orang).
Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2013 mengalami
penurunan sekitar 0,77 persen; pada Agustus 2012 tercatat TPAK 63,78 persen,
sedangkan pada Agustus 2013 63,01 persen.
Penduduk yang
bekerja sebanyak 18.413.984 orang, bertambah 92.876 orang dibandingkan Agustus
2012 dengan jumlah penduduk bekerja 18.321.108 orang. Di sisi lain, jumlah
penganggur pada bulan Agustus 2013 mengalami kenaikan 2,28 persen atau
bertambah 41.663 orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2012.
c)
Tingkat Ketimpangan di provinsi Jawa Barat
PDRB per kapita berdasarkan harga
konstan mengalami peningkatan dari sekitar Rp 7,01 juta pada Tahun 2008 menjadi
Rp 8,18 juta juta pada Tahun 2012 atau meningkat rata-rata sebesar 3,95% per
tahun. Sementara itu, Indeks Gini selama periode 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari
0,28 menjadi 0,41 (Pusdalisbang, Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2013).
Kedua hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan penduduk Jawa Barat
cenderung semakin terdistribusi secara tidak merata sehingga ketimpangan
pendapatan yang terjadi semakin lebar.
Provinsi Papua Barat
a)
Tingkat kemiskinan di provinsi Papua Barat
Secara umum dari tahun 2008 -2013
terjadi penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua
Barat. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat tahun 2008 sebanyak
246.500 jiwa (35,12 persen) mengalami penurunan di tahun 2013 kondisi September
menjadi 234.230 jiwa (27,14 persen). Penurunan jumlah penduduk miskin periode
2008 -2013 sebesar 7,98 persen. Jika dilihat penurunan jumlah penduduk miskin
dari september 2012–september 2013, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin
sebanyak 10.300 jiwa (4,92 poin).
b)
Tingkat pengangguran di provinsi Papua Barat
Selama Agustus 2012 hingga Agustus 2013,
jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua Barat mencapai 370.750 orang, turun sebesar
4.439 orang dibandingkan Februari 2013 dan turun sebesar 9.153 orang
dibandingkan satu tahun yang lalu (Agustus 2012). Penduduk yang bekerja
berkurang sebanyak 4.811 orang dari Februari 2013 dan bertambah 11.878 orang jika
dibanding keadaan Agustus 2012.
Pada bulan Agustus 2013 pengangguran
mencapai angka 17.131 orang, meningkat 372 orang dibanding Februari 2013 namun
menurun berkurang sebanyak 2.725 orang dari Agustus 2012.
c)
Tingkat ketimpangan di provinsi Papua Barat
Tingginya ketimpangan dalam pemerataan kesejahteraan di daerah Papua
kemungkinan besar disebabkan rendahnya pembangunan infrastruktur yang ada.
Sebagai contoh jumlah keluarga di Papua yang meinkmati listrik hanya sebesar
32% di tahun 2009 dan sarana jalan yang ada di Papua hanya 16% dari panjang
jalan nasional dan 33% dari total panjang jalan di Papua masih belum permanen.
4. Tingkat kesejahteraan di provinsi Banten
dengan provinsi Kalimantan Timur
Provinsi Banten
a)
Tingkat
kemiskinan di provinsi Banten
Sampai dengan tahun 2013, jumlah dan presentase
penduduk miskin di Banten menunjukkan trend menurun. Namun pada Maret 2013
jumlah penduduk miskin mengalami sedikit kenaikan . diakibatkan oleh inflasi
umum relatif tinggi yaitu sebesar 3,80 persen. Kemudian pada september 2013
jumlah penduduk miskin di banten kembali mengalami kenaikan sebesar 5,89 persen,Perkembangan tingkat kemiskinan provinsi Banten dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013
ditunjukkan sebagai gambar berikut ini .
b)
Tingkat pengangguran di provinsi Banten
Pada bulan Februari 2013,
peningkatan jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi cukup signifikan,
tercatat jumlah angkatan kerja mencapai 5.475. 876 orang atau naik sebesar 77.
232 orang dibanding keadaan bulan yang
sama di tahun 2012. Pada
sisi lain, penduduk yang menganggur mengalami penurunan sebanyak 26.782
orang menjadi 552.895orang pada Februari
2013.Penurunan jumlah penduduk yang menganggur terlihat pula .
c) Tingkat Ketimpangan di provinsi Banten
Dalam
penelitian ini ketimpangan pembangunan diukur dengan menggunakan indeks
Williamson yang bernilai dikisaran 0 sampai dengan 1. Selama waktu penelitian
yaitu 2001-2011, tingkat ketimpangan di Provinsi Banten cenderung meningkat.
Pada tahun 2001, tingkat ketimpangan di Provinsi Banten sebesar 0,260 kemudian
menurun pada tahun 2002 menjadi 0,257.
Akan
tetapi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 tingkat ketimpangan di Provinsi
Banten meningkat menjadi 0,266. Tingkat ketimpangan di Provinsi Banten selama
kurun waktu penelitian mencapai angka tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu
sebesar 0,276.
Provinsi Kalimantan Timur
a)
Tingkat kemiskinan provinsi Kalimantan Timur
Jumlah penduduk miskin di Kalimantan
Timur pada bulan September 2013 sebesar 255,91 ribu (6,38 persen).
Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 sebesar 237,96 ribu orang
(6,06persen), berarti jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 17,95 ribu orang.Jumlah
penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan mengalami
peningkatan. Selama periode Maret September
2013, penduduk miskin di daerah
perkotaan naik sebanyak 8,46ribu orang dan di daerah perdesaan naik sebanyak
9,49 ribu orang.
Jumlah penduduk miskin di daerah
perdesaan masih lebih besar dibanding di daerah perkotaan. Persentase penduduk
miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret dan bulan September
2013 masing-masing sebesar 9,90 persen
dan 10,24 persen. Sedangkan di daerah perkotaan sebesar 3,71 persen pada bulan
Maret 2013 dan 3,99 persen pada bulan September 2013.
b)
Tingkat Pengangguran provinsi Kalimantan Timur
Pengangguran Terbuka. Jumlah
pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 (Februari)
mencapai 167.600 jiwa sedikit meningkat dibandikan tahun sebelumnya.Sementara
untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, namun
kondisi tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur tergolong tinggi
dengan TPT tahun 2013 (Februari) mencapai 8,87 persen lebih tinggi dari
rata-rata TPT nasional. Untuk perbandingan TPT tahun 2012 antar kabupaten/kota
terbesar terdapat di Kota Bontang, yaitu sebesar 14,32 persen dan terrendah di
Kabupaten Berau (5,79 %).
c)
Tingkat Ketimpangan provinsi Kalimantan Timur
Perkembangan derajat kesehatan
penduduk antarprovinsi di wilayah Kalimantan Timur selama periode terakhir
menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka
Kematian Bayi (AKB), dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini
sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang
cenderung terus membaik.Angka Kematian Balita (AKB), Menurut hasil Survei
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), kondisi AKB menunjukan perbaikan
dalam lima tahun terakhir (2005-2010), AKB tahun 2010 sebesar 16,7 lebih rendah
dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi AKB Provinsi Kalimantan Timur berada di
atas rata-rata AKB nasional.
5. Tingkat kesejahteraan di provinsi
DI Yogyakarta dengan provinsi NTB
Provinsi Yogyakarta
a)
Tingkat
Kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta
Jumlah penduduk miskin di Daerah
Istimewa Yogyakarta pada periode Maret 2009 -September 2013 mengalami fluktuas,
meskipun ada kecenderungan menurun. Pada periode Maret 2009-Maret 2011
cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi dari Maret 2011-Maret 2012
mengalami sedikit kenaikan dan turun kembali pada periode Maret 2012-September 2013.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 tercatat 585,78 ribu orang dan pada
Maret 2011 turun menjadi 560,88 ribu, namun sampai dengan kondisi bulan Maret
2012 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 565,32 ribu. Sementara pada
periode Maret 2012-September 2013 mengalami penurunan. Perkembangan jumlah
penduduk miskin seperti terlihat pada Gambar 1.
b) Tingkat pengangguran provinsi D.I yogyakarta
Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun
2013 (Feb.) mencapai 72.500 ribu jiwa atau menurun sebesar 35.029 ribu jiwa
dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT), TPT Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2013 (Feb.) sebesar 3,80 persen sama
lebih rendah dibandingkan TPT nasional. Penyebaran TPT tahun 2012 terbesar di
Kabupaten Sleman yaitu Sebesar 5,42 persen dan TPT
terrendah di Kabupaten Gunung Kidul (1,92 %).
c)
Tingkat Ketimpangan di provinsi D.I Yogyakarta
Perkembangan derajat kesehatan
penduduk antarprovinsi di wilayah DI. Yogyakarta selama periode
terakhir menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya
Angka Kematian Bayi (AKB),dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi
ini sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional
yang cenderung terus membaik.
Angka Kematian DI. Yogyakarta (AKB),
Menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), kondisi AKB
menunjukan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2010), AKB tahun 2010
sebesar 8,1 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi AKB Provinsi
DI. Yogyakarta tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata AKB nasional.
Provinsi NTB
a)
Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB
Memperhatikan tabel 2, jumlah dan
persentase penduduk miskin bertambah dari tahun 2004 ke 2005 dan kembali
bertambah pada tahun 2006. Bertambahnya penduduk miskin disebabkan adanya
kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan
Maret dan Oktober 2005.
Ini memicu kenaikan inflasi yang
cukup tinggi. Akibatnya jumlah dan
persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2005 dan
2006 mengalami peningkatan yakni dari sebanyak 1.136.524 jiwa (25,92
persen)pada tahun 2005 bertambah hingga mencapai 1.156.144 jiwa (27,17 persen)
pada tahun 2006. Namun sejak tahun 2007 sampai 2013 jumlah maupun persentase
penduduk miskin kembali mengalami penurunan. Pada periode Maret – September
2013, penurunan penduduk miskin NTB sekitar 0,72 persen.
b)
Tingkat Pengangguran provinsi NTB
Jumlah angkatan kerja pada Agustus
2013 Sebanyak 2.094.550 orang, atau turun sebesar 140.797orang dibanding
keadaan Februari 2013. Jika dibandingkan dengan keadaan
setahun yang lalu (Agustus 2012), angkatan kerja bertambah sekitar 5.838 orang.
Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2013 sebanyak 1.981.842 orang,
berkurang sebesar 133.501 orang dibanding keadaan Februari 2013, atau bertambah
3.078 orang dibanding keadaan Agustus 2012.
Secara absolut, penganggur pada
Agustus 2013 yang berjumlah 112.708 orang berkurang sekitar 7.296 orang jika
dibanding keadaan Februari 2013, atau bertambah sebesar 2.760 orang jika
dibanding keadaan Agustus 2012.Namun secara persentase, tingkat pengangguran
pada bulan Agustus 2013 mengalami sedikit kenaikan, yaitu sekitar 0,01 persen
jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2013. Dibandingkan dengan keadaan
Agustus 2012, tingkat pengangguran mengalami peningkatan sebesar 0,12.
c)
Tingkat ketimpangan provinsi NTB
Membandingkan antar kabupaten/kota,
terlihat jelas bahwa Mataram sebagai Ibukota Provinsi memiliki tingkat
kepadatan paling besar. Dengan wilayah seluas 61,30 km2, tingkat kepadatannya mencapai
6.741 orang/km2 tahun 2012. Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah
Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dengan tingkat kepadatan hanya sebesar 64
orang/km2 tahun 2012. Terlihat jelas terjadinya
ketimpangan atau ketidakmerataan
dalam penyebaran penduduk di wilayah NTB, baik itu antar pulau maupun antar
kabupaten/kota. Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi NTB.
Kesimpulan:
Bila
kita amati dari data diatas, dengan
membandingkan tingkat kesejahteraan di
beberapa provinsi, baik dari provinsi Jawa maupun di luar jawa yang menunjukkan
presentase penduduk miskin terbesar di wilayah desa dan kota di antara provinsi
jawa yaitu DI Yogyakarta sebesar 15,03%. Angka
tersebut memang turun dari periode yang sama tahun 2012. Namun tingkat
kemiskinan di DI Yogyakarta tetap
menjadi yang terbesar di antara seluruh Provinsi di Jawa. Sebagai
gambaran DKI Jakarta yang dikenal memiliki banyak
penduduk miskin kota, persentase kemiskinannya hanya sebesar 3,72% lebih rendah
dibanding dengan daerah di DI Yogyakarta. Sementara Banten yang dikenal sebagai
salah satu provinsi tertinggal memiliki angka kemiskinan 5,89% juga lebih
rendah dibandingkan dengan DI yogyakarta.
Untuk
di provinsi luar jawa, presentase penduduk miskin di wilayah kota dan desa yang
terbesar yaitu di provinsi Papua Barat sebesar 27,14%. Seperti yang kita tahu, di daerah ini
memiliki jumlah penduduk yang sedikit,
tapi di dalam jumlah penduduk yang sedikit itu, angka kemiskinannya ternyata
tinggi di bandingkan dengan provinsi luar Jawa lainya.
Jadi,
presentase penduduk miskin terbesar bila di bandingankan dengan provinsi Jawa maupun di luar jawa, yaitu
diduduki oleh Papua Barat.
Solusinya:
Pemerintah harus bisa mengarahkan kepada peningkatan
peran serta dan peroduktifitas sumber daya manusia, khususnya golongan
masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin yang berada di Papua
Barat, melalui penyediaan kebutuhan
dasar seperti sandang pangan papan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan
kegiatan-kegiatan social ekonomi yang bekelanjutan untuk mendorong kemandirian
golangan masyarakat yang berpendapatan rendah.
Pemenuhan kebutuhan dasar itu akan memberiakn peluang bagi penduduk
miskin untuk melakukan kegiatan social - ekonomi yang dapat memberikan
pendapatan yang memadai.
Untuk mengatasi
pengangguran pemerintah perlu meciptakan
lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi
pengangguran. Karena penganggguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan
terbesar di Indonesia .
Referensi:
http://sumbar.bps.go.id/sumbar/?r=artikel/cat&id=6
http://bkpmp.sumbarprov.go.id/statistik-2/indikator-ekonomi/ http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/2014_01_08_15_14_18.pdf http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/2013_11_06_13_49_32.pdf http://www.jabarprov.go.id/assets/data/menu/2BAB_II_RPJMD_20_September_2013.pdf http://banten.bps.go.id/data/brs/file/1404_miskin_020114.pdf http://banten.bps.go.id/pdf/1324_TenagaKerja_060513.pdf http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%206400KalTim%202013.Pdf http://yogyakarta.bps.go.id/download/BRS/2014/Januari http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203400DIY%202013.Pdf
http://ntb.bps.go.id/data_uploads/brs/brs-2014-01-02-kemiskinan.pdf http://ntb.bps.go.id/data_uploads/brs/brs-2013-11-06-tenaga-kerja.pdf http://irjabar.bps.go.id/file/Release%202013/51.%20Keadaan%20Tenaga%20Kerja%20Papua%20Barat%20Agustus%202013.pdf
http://bkpmp.sumbarprov.go.id/statistik-2/indikator-ekonomi/ http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/2014_01_08_15_14_18.pdf http://jakarta.bps.go.id/fileupload/brs/2013_11_06_13_49_32.pdf http://www.jabarprov.go.id/assets/data/menu/2BAB_II_RPJMD_20_September_2013.pdf http://banten.bps.go.id/data/brs/file/1404_miskin_020114.pdf http://banten.bps.go.id/pdf/1324_TenagaKerja_060513.pdf http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%206400KalTim%202013.Pdf http://yogyakarta.bps.go.id/download/BRS/2014/Januari http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203400DIY%202013.Pdf
http://ntb.bps.go.id/data_uploads/brs/brs-2014-01-02-kemiskinan.pdf http://ntb.bps.go.id/data_uploads/brs/brs-2013-11-06-tenaga-kerja.pdf http://irjabar.bps.go.id/file/Release%202013/51.%20Keadaan%20Tenaga%20Kerja%20Papua%20Barat%20Agustus%202013.pdf
